Satu rumah dua meteran listrik? Bolehkah…?

Di salah satu artikel, saya pernah menyinggung sedikit mengenai melakukan penambahan unit baru meteran listrik prabayar PLN. Sehingga pelanggan PLN dapat memiliki dua meteran listrik terpasang di rumahnya. Pada dasarnya, jumlah kebutuhan pokok akan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak besar.

Seperti lampu penerangan, kulkas, kipas angin, mesin air (pompa air), strika, rice cooker dan televisi. Kapasitas daya 900VA dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik dari semua perangkat tersebut secara bersamaan di sebuah rumah berpenghuni dua hingga empat orang.

Jika ada tambahan perangkat lain seperti komputer, water heater listrik, microwave, oven listrik; sudah pasti mengharuskan penambahan daya berkapasitas minimal 1300VA. Jika penambahan daya dapat dilakukan dengan cara menambah unit meteran baru guna kepentingan pemakaian perangkat-perangkat yang telah disebutkan tadi, tentu akan menghemat pengeluaran biaya pembayaran listrik bulanan pelanggan. Karena ada pemisahan biaya yang harus dibayarkan berdasarkan pemakaian perangkat sesuai kebutuhan dan pemakaiannya. Cara seperti ini, boleh dibilang sebagai win-win solution antara pelanggan (pihak pemakai) dengan PLN (pihak penyelenggara).

Pelanggan sudah mengerti dan tidak (terlalu) merasa terbebani dengan pengenaan tarif 900VA untuk memenuhi kebutuhan pokok di rumah. Seandainya ada perangkat lain diluar kategori kebutuhan pokok, adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelanggan untuk membayar tarif listrik lebih mahal. Sebagai juga pelanggan PLN, saya merasa cara tersebut cukup relevan seandainya PLN berniat untuk menerapkannya.

Jadi, bukan gara-gara kebutuhan pemakaian atas sebuah perangkat elektronik saja menjadikan pelanggan harus membayar seluruh biaya listrik untuk kebutuhan pokok sama dengan tarif diluar kebutuhan pokok.

Logika tersebut saya sampaikan pada beberapa orang pelanggan PLN yang menanyakan solusi mengurangi biaya bulanan listrik kepada saya, dimana salah satu pelanggan diantaranya adalah pensiunan anggota TNI. Mereka menerima dan memahami dengan baik yang telah saya sampaikan, kemudian mereka menghubungi pihak PLN untuk menanyakan kemungkinan apakah bisa mendapatkan fasilitas seperti itu. Hasilnya, hanya yang berprofesi sebagai pensiunan anggota TNI mendapatkan fasilitas tersebut. Sementara yang lainnya ditolak dengan berbagai macam alasan. Apakah ada perbedaan yang mendasari pemberian fasilitas tersebut?

Terlepas dari siapa dan bagaimana kondisi dari pelanggan PLN, penambahan daya dengan cara menambah unit meteran baru adalah salah satu solusi terbaik yang bisa ditawarkan PLN untuk mencegah niat tindak pencurian listrik oleh pelanggannya. Petugas PLN tetap dapat memantau secara berkala perkembangan pemakaian meteran di setiap rumah. Sanksi bagi pelanggan yang melanggar aturan sudah ada dan dibakukan, lalu apa lagi yang dikhawatirkan oleh PLN?

Demikian juga halnya dari sisi pelanggan yang tetap dapat menikmati listrik sesuai dengan porsi kebutuhannya. Pelanggan dapat belajar lebih mengerti kebutuhan listrik yang harus menjadi prioritas untuk dibayarkan setiap bulannya. Tidak perlu disosialisasikan lagi tentang program penghematan energi listrik, karena secara otomatis pelanggan akan lebih mempertahankan dan memerhatikan biaya pemenuhan listrik yang menjadi kebutuhan pokok. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, listrik untuk memenuhi kebutuhan pokok relatif kecil, namun relatif sering pemakaiannya.

Mungkin, secara praktek di lapangan, penerapan satu rumah dengan dua meteran memiliki banyak kelemahan. Antara lain adalah perilaku dan niat tidak baik oknum petugas PLN sendiri dengan memanfaatkan ketidakpahaman pelanggan tentang listrik. PLN sendiri seakan-akan tidak memiliki pengawasan dan sanksi yang memadai terhadap kondisi tersebut. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah kondisi dimana pelanggan harus ikut bertanggung jawab. Kondisi tersebut adalah murni urusan internal PLN.

Dengan demikian, satu rumah dengan dua meteran listrik untuk diberlakukan secara umum adalah bisa dan mungkin untuk diterapkan. Terwujudnya kondisi tersebut hanya tinggal menunggu inisiatif dan kesadaran dari pihak PLN untuk mengerti posisi dan peran mereka yang sesungguhnya di masyarakat. Pertanyaannya sebenarnya adalah bukan “Bolehkah…?” atau “Dapatkah…?”, tetapi “Akankah terealisasi…?”.

Kapan PLN mulai bisa menyadari hal itu?

Salam…
icon.top.document

Iklan